Salam Kebangsaan...
Sebuah buku lawas publikasi resmi yang diterbitkan oleh Biro Penerangan KOHANMARNAS (Komando Pertahanan Maritim Nasional) pada masa pembangunan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) mendiskripsikan awal pembentukan KOPPANAS (Komando Pertahanan Pantai) milik pemerintah Republik Indonesia ketika itu. Di awal tahun 60an Republik Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan persiapan operasi pembebasan Irian Barat dengan didatangkannya Kapal Perang, Pesawat pembom, Tank, Peluru Kendali dan sebagainya dalam jumlah besar. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.9/PLM.BS. tahun 1962 dan sehubungan dengan peristiwa perebutan Irian Barat sebutan KOPPAN berubah menjadi KOPPANAS (Komando Pertahanan Nasional) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Laut. Sesuai dengan keputusan Presiden R.I. No50 tahun 1965 didalam pelaksanaan tugasnya merupakan pelaksana dari KOTI (Komando Tertinggi) dan KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) dengan medan tugas seluruh wilayah Maritim Nasional yang mengintegrasikan seluruh sistem senjata darat, laut dan udara yang dimiliki saat itu. Kemudian sesuai dengan Keputusan KOTI No.87 tahun 1965 disempurnakan organisasinya dan berubah menjadi KOHANMARNAS berkedudukan langsung dibawah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pembentukan dan peresmian organisasi tersebut diupacarakan dalam satu upacara militer gabungan seluruh Angkatan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1966. Setelah melalui transisi poilitk di masa itu dan sebagai Komando Utama Operasional kemudian beralih kendali dibawah Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No.32 tahun 1967. Tugas Pokok KOHANMARNAS sesuai dengan Keputusan Menhankam/Pangab No.KEP/A/507/68 tanggal 16 Desember 1968 adalah 'Menghalau dan menggagalkan setiap serangan musuh dan menghancurkan kesatuan-kesatuan yang memasuki wilayah perairan teritorial Indonesia sebelum musuh menyerang obyek vital baik dalam bentuk invasi maupun intervensi dengan perlawanan-perlawanan defensif strategis yang luas dan berlanjut'. Pengembangan organisasi ditingkatkan dengan dibentuknya Komando-Komando wilayah pertahanan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Irian Barat. Sebutan Maluku Irian Barat memang satu kalimat mengingat pada saat itu belum dilaksanakan peristiwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan1 Agustus 1969. Salah satu fungsinya adalah membina integritas pengendalian sistem pertahanan maritim nasional serta pengawasan penyelenggaraan operasi pertahanan di seluruh wilayah perairan Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan dan kelancaran hubungan laut di wilayah Maritim Nasional. Satuan tersebut pada saat ini memang sudah tidak berwujud lagi namun semangat tinggi dan kemauan para petinggi Republik ketika itu untuk menggabungkan sebagai kekuatan terpadu patut diberikan apresiasi yang tinggi. Dari sejarah lah bangsa ini bisa besar dan dengan tetap menghargai sejarah yang benar maka bangsa ini dapat sejajar dengan bangsa lain di dunia.
