Salam Kebangsaan...
Selat Malaka masih menjadi bahasan yang menarik dan diperbincangkan banyak orang karena dinamikanya yang tinggi namun hanya sebatas pembicaraan saja belum pada pengelolaan yang maksimal. Pembajakan dan perompakan selalu menjadi bahasan dan selalu dikait-kaitkan dengan kesalahan Indonesia yang menurutnya tidak cakap untuk mengamankan selat malaka. Ada beberapa organisasi maritim dunia yang berhak mengeluarkan pernyataan mengenai keamanan perairan di seluruh dunia dan pernyataan ini digunakan pelaut di seluruh dunia sebagai panduan pelayaran. Kejadian di selat malaka pada umumnya seperti kejadian normal di selat-selat seluruh dunia yang padat dan uniknya selat malaka juga merupakan perlintasan perahu tradisional milik masyarakat yang memang hidup dari laut dan tentu saja lebih banyak menggunakan lautan sebagai 'rumahnya'. Setiap kapal dagang (merchant ship) yang melintasi selat malaka menuju laut cina selatan berhak untuk memberikan laporan kepada organisasi maritim dunia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan navigasi. Laporan itu di-filter dulu di Singapura setelah itu baru diteruskan ke organisasi maritim dunia. Pertanyaannya apakah betul memang terjadi pembajakan atau perompakan di selat malaka seperti laporan yang diterbitkan? laporan yang masuk ke Singapura adalah laporan mentah yang belum tentu kebenarannya dapat di buktikan dan tidak semua awak kapal mempunyai pemahaman yang sama apa itu pembajakan dan perompakan. Perahu tradisional yang melintasi malam hari dengan kecepatan tinggi itu sudah dapat dilaporkan sebagai ancaman pembajakan dan bodohnya laporan itu diterima Singapura mentah-mentah lalu di-forward ke Indonesia dan kejadian itu selalu terulang. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi Indonesia karena selalu saja asumsi pelaku pembajakan dan perompakan itu dari Indonesia padahal kenyataanya tidak demikian. Lebih mengecewakan lagi pejabat di Indonesia meng-iyakan bila menerima laporan dari Singapura seolah-olah itu 'sudah biasa'. Inilah stempel yang selama ini melekat di selat malaka karena tingginya tingkat pembajakan dan perompakan dan Indonesia pastinya lebih dirugikan karena laporan ini. Singapura seharusnya lebih bijak lagi dalam menerima laporan dari pengguna jasa selat malaka dan tidak seharusnya merugikan pihak lain yang tentu saja selalu menguntungkan Singapura. Pun dengan pejabat di Indonesia sebaiknya tidak serta merta menerima dengan mentah-mentah laporan dari Singapura. Tingginya angka pembajakan dan perompakan yang diterbitkan oleh organisasi maritim dunia perbulan bisa jadi karena keteledoran dan ketidakjelian kita yang selalu saja dapat menerima dengan tanpa bantahan kalo itu memang benar terjadi tanpa pembuktian yang nyata.
