Peningkatan Kemampuan

Salam Kebangsaan...

Salah satu hal penting yang paling sering terjadi di setiap jajaran manapun berkaitan dengan sistem senjata baru dan fasilitas pendukungnya adalah tidak terpelihara dengan baik kemampuan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengoperasikan sistem senjata tersebut. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila pengawakan tidak dapat beroperasi dengan optimal, tinggal menunggu kapan waktunya menuju kerusakan. Radar pantai yang tergelar di sepanjang Selat Malaka bantuan dari Amerika yang jumlahnya lumayan banyak dan bila dioperasikan dengan baik dan benar akan menghasilkan output yang maksimal dan jelas menguntungkan bagi instansi yang memiliki kepentingan. Permasalahan adalah apakah sumber daya manusia yang mengawaki perangkat sistem senjata itu sudah dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan? Tentunya kita semua berharap bahwa mereka dapat memberikan data yang lengkap dan keberadaan mereka dapat memberikan keuntungan bagi para pelintas di Selat Malaka. Layaknya sebuah pengendali lalu lintas udara meskipun mereka bukan bekerja untuk itu harus dapat mengenali, memberikan informasi yang tepat dan memadukan dengan kepentingan lainnya. Tujuan Amerika memberikan bantuan sistem senjata itu adalah untuk menekan grafik kejahatan lintas negara di sepanjang Selat Malaka. Apakah mereka sudah dibekali dengan pengetahuan itu dan apakah mereka sudah diberikan 'bayaran' yang layak di luar tugas rutin mereka? Tentunya pihak yang berkepentingan harus lebih jeli untuk memikirkan hal tersebut dengan meningkatkan kemampuan personil pengawak dan harus ada penghargaan yang sesuai sehingga mereka bukan menjadi sekedar penjaga barang baru tapi tidak tau bagaimana harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan pertahanan dari barang tersebut. 

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Salam Kebangsaan...

Salah satu tugas Angkatan Laut adalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan menyiapkan kekuatan pendukung dengan segenap komponen yang berada di dalamnya dan kekuatan cadangan lainnya untuk membantu upaya pertahanan negara melalui metode pembinaan teritorial matra laut yang lebih dominan pada penggunaan kekuatan non pertahanan. Di negara-negara maju penggunaan kekuatan cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan sudah berjalan dengan baik dan hasilnya sangat efektif terutama untuk deteksi dini. Negara tetangga kita sudah menerapkan hal tersebut dengan membekali para nelayan dan pengguna jalur laut dengan kemampuan dasar pelaporan dan kepedulian untuk memberikan informasi aktual seputar kemunculan kapal perang, pesawat udara dan fenomena lainnya yang berhubungan dengan pertahanan. Tidak heran bila sebuah kapal ikan dilengkapi dengan radio panggil dan informasi pengolahan data lainnya berbasis satelit yang dapat langsung berhubungan dengan Pos Angkatan Laut untuk diteruskan ke komando atas. Hal ini sangat baik sekali apalagi tidak semua wilayah negara tersebut dapat diliput oleh pancaran radar permukaan atau radar pantai yang berada di sepanjang wilayah perbatasan. Sebagian besar nelayan-nelayan negara tetangga mengerti dan memahami jenis dan tipe kapal perang yang bukan milik Angkatan Laut negaranya sehingga dengan sangat mudah mereka mengenali dan memberikan laporan berupa informasi data mengenai kejadian di sekitar perairan tersebut. Laporan akan direspon dengan mengirimkan unsur yang terdekat atau unsur udara untuk men-check kebenarannya. Metode pemberdayaan ini cukup baik dan sudah menjadi kewajiban Angkatan Laut untuk menerapkan dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan tentunya harus ada kerja sama dengan instansi lainnya yang ada kaitannya dengan kelautan. Fungsi pertahanan laut memang sudah menjadi daily activity-nya Angkatan Laut namun pertahanan secara menyeluruh adalah kewajiban setiap warga negara.

Blusukan Cara Angkatan Laut

Salam Kebangsaan...

Bila kita sering melihat di saluran televisi nasional pasti ktia sering melihat tokoh inspiratif yang mewakili tokoh kaum muda Indonesia secara umum bagaimana melayani warganya yang sedang dalam kesulitan ke daerah-daerah yang jarang dijangkau oleh petugas pemerintah dengan kata lain 'blusukan'. Ini adalah seni kepemimpinan yang sudah sesuai dengan teori kepemimpinan lapangan dan sering digunakan oleh para Komandan militer di lapangan. Teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat hadir di tengah-tengah anak buahnya dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu dengan cepat berada di daerah yang paling kritis. Bila sang pemimpin sudah dapat melakukan hal itu maka dapat dipastikan bahwa anak buah akan tinggi morilnya. Model blusukan ini ternyata telah digunakan oleh Angkatan Laut melalui program rutin pemberdayaan wilayah pertahanan laut  berupa Operasi Surya Bhaskara Jaya (Operasi SBJ) dengan menyalurkan bantuan-bantuan serta pengobatan masal ke pulau-pulau terluar dan pulau-pulau terpencil lainnya yang sulit dijangkau. Memang ini merupakan bagian dari tugas Angkatan Laut sesuai dengan Undang-Undang no.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dengan jelas telah diatur, bahasa kerennya 'civic misson'. Dapat dibayangkan betapa terhiburnya seorang bapak dan ribuan bapak ibu lainnya ketika beban mereka berkurang karena mendapat bantuan sembako dan bantuan kesehatan dari Angkatan Laut serta bergembira dapat melihat kembali kapal perang setelah terakhir kali melihat ketika kapal perang Jepang meninggalkan pulau itu karena menyerah dengan sekutu pada awal Agustus 1945. Intinya adalah bagaimana kemauan seseorang dapat menyampaikan langsung kepada bawahannya sehingga tujuan dapat terapai. Berharap besar bangsa kita bisa sejajar dengan bahkan lebih unggul dari bangsa lainnya dan semoga banyak pribadi lainnya yang mengikuti metode bapak yang sering terlihat di televisi itu.

Yang Terlupakan Dibalik Alutsista

Salam Kebangsaan...

Untuk mendukung kinerja tugas bapak-bapak tentara dalam menjaga kedaulatan negara yang kita cinatai ini diperlukan ruangan kerja dan fasilitas latihan yang seharusnya memadai dan dapat diandalkan, mulai dari merencanakan sebuah program latihan, menganalisa sebuah data, memutakhirkan data, melaksanakan program tersebut sampai mengevaluasi hasil dari perencanaan tersebut. Bila kita jalan-jalan ke pelosok negeri ini masih banyak dijumpai fasilitas militer milik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara bekas peninggalan masa penjajahan pemerintahan Potugis, Belanda dan Inggris yang masih digunakan. Bahkan masih ada sebuah kantor militer yang menggunakan mesin ketik buatan tahun 45-an dan masih dioperasikan sampai sekarang. Tentunya ini sangat memprihatinkan dan bagaimana mereka dapat menjadi prajurit yang profesional sesuai dengan tuntutan Undang-Undang yang telah ditetapkan, belum lagi ditambah dengan fasilitas teknologi informasi yang berada di pulau terluar. Untuk mengatasi persoalan ini tentunya harus ada kejujuran dari Pimpinan yang bertugas di lapangan dari unit yang paling terbawah dab berjenjang sampai keatas untuk melaporkan keadaan dan kondisi yang sebenarnya agar Pimpinan di pusat juga mengerti kondisi jajaran yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Pemerintah juga harus memperhatikan hal ini sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga seluruh komponen dapat bersinergi dengan baik. Negara yang kuat harus didukung dengan Angkatan Perang yang kuat pula dengan pengawak yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bila tidak diawali mulai sekarang lalu kapan lagi mereka akan menjadi penjaga kedaulatan negara yang profesional sesuai dengan tuntutan Undang-Undang.

Bangunan Militer

Salam Kebangsaan...

Secara umum bangunan militer adalah bangunan yang difungsikan untuk kepentingan militer dapat berupa apa saja bentuknya dan tentunya diisi oleh personil militer pula. Namun kadang-kadang kita melihat ada bangunan militer yang tidak sesuai penggunaannya dan ini sangat memberikan peluang yang besar bagi penurunan fungsi bagi sistem senjata yang dimiliki oleh Angkatan Perang. Banyak bangunan peninggalan-peninggalan masa penjajahan Belanda, Jepang dan Inggris yang masih digunakan sampai sekarang untuk dialihfungsikan sebagai markas militer Indonesia yang kondisinya masih baik. Tapi perlu diingat bahwa bangunan masa perang dunia kedua tidak didisain untuk menyimpan alat dan peralatan yang menggunakan teknologi canggih seperti sekarang ini. Tidak dilengkapi dengan sistem pendingin udara dan sistem pemeliharaan ruangan lainnya yang memungkinkan sebuah alat dapat beroperasi dengan normal. Inilah yang membuat masa pakai sebuah peralatan jadi menurun karena tidak didukung dengan peralatan penunjang sehingga sering terjadi sebuah peralatan yang bagus seharusnya dapat digunakan selama 5 tahun tanpa perbaikan namun waktunya berkurang menjadi 2 tahun karena komponen yang mudah panas dan tidak sesuai dengan suhu ruangan yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal ini sudah selayaknya pemerintah memikirkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk alat peralatan dan sistem senjata agar tidak mudah rusak sehingga penghematan anggaran dapat dilakukan dan lebih untung digunakan untuk kepentingan lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita ada kemauan dan pencapaian yang terukur.

Pengerahan Militer Dalam Bencana Banjir

Salam Kebangsaan...

Dalam musibah bencana alam banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah Jakarta beberapa hari yang lalu banyak melibatkan unsur-unsur dari TNI untuk memberikan bantuan kepada korban banjir dan penyaluran logistik. Dari TNI AD menerjunkan Kopassus, Kostrad, Kodam dan aparat teritorial lain lengkap dengan peralatannya, dari TNI AL menerjunkan Koarmabar, Kopaska, Denjaka, Marinir, Lantamal beserta peralatan dan perlengkapannya dan dari TNI AU menerjunkan Paskhas, unsur udara Hercules dan pesawat ringan lainnya untuk mengamati situasi di seluruh wilayah Jakarta melalui udara. Pertanyaannya adalah apakah pengerahan pasukan dan sistem senjata sebanyak itu sudah benar menurut aturan perundangan yang berlaku di Indonesia? Mari kita bahasa secara garis besarnya. Sesuai dengan Undang-Undang no.34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa ada 14 tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya adalah membantu tugas pemerintah daerah, bantuan penanggulangan akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Mekanismenya adalah permintaan dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta kepada Panglima TNI setelah menyatakan status Jakarta sebagai 'tanggap darurat'. Panglima TNI akan menanggapi permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan memerintahkan Kepala Staf Angkatan untuk menyiagakan pasukan dan sistem senjatanya untuk membantu pemerintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mekanisme ini telah dijalankan dengan baik oleh militer belajar dari pengalaman-pengalaman kejadian bencana yang menimpa Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam operasi pencarian dan pertolongan unsur TNI AL yang terdiri dari Kopaska dan Denjaka dikerahkan untuk membantu mencari para pekerja yang terjebak di sebuah lantai dasar sebuah gedung bank swasta di Jakarta. Walaupun pengelola gedung terus menyangkal karena kesalahan sistem yang mengakibatkan para pekerja terjebak unsur TNI AL terus memberikan bantuan pertolongan dengan sepenuh hati. Dari kronologi yang singkat ini dapat disimpulkan dan menjawab pertanyaan diatas bahwa pengerahan pasukan sudah benar menurut aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Konon kabarnya beberapa kapal perang milik Angkatan Laut yang sedang siaga di Pondok Dayung dan Kolinlamil memfasilitasi penyiapan logistik yang dimasak di dapur kapal perang untuk selanjutnya dibagikan kepada para pengungsi banjir.

Modernisasi Sistem Senjata

Salam Kebangsaan...

Pada pertengahan tahun 2015 yang akan datang Angkatan Laut Australia (RAN) akan dilengkapi dengan helikopter serba bisa jenis MH-60R naval combat helicopter sebanyak 24 buah yang rencananya sebagian akan ditempatkan di geladak fregat kelas anzac. Bila jadi maka Australia merupakan negara pertama di luar Amerika yang menggunakan helikopter jenis tersebut untuk Angkatan Lautnya. Perkembangan dan modernisasi yang dilakukan oleh militer Australia tampaknya mengikuti tren yang sedang terjadi di kawasan Asia yang telah lebih dulu belanja peralatan untuk kebutuhan militernya. Namun dapat dipastikan bahwa Australia bukan latah namun memang waktunya mengganti helikopter seahawk yang telah bertambah usia dan kemampuannya semakin menurun untuk mendukung tugas-tugas Angkatan Lautnya. MH-60R memang cocok untuk Angkatan Laut dengan seabrek kemampuan yang dimiliki, diantaranya adalah mendukung operasi SAR, dukungan logistik, serang darat, angkutan pasukan, pengintaitan dan dapat dipasang perangkat yang mendukng untuk peperangan anti kapal selam. Australia tidak perlu pusing-pusing memikirkan perlombaan senjata di negara tetangganya, cukup dengan menghadirkan pasukan dari seberang dan menyediakan fasilitas latihan saja tanpa harus bersusah payah untuk pilih-pilih sistem senjata mana yang tepat untuk menangkal ancaman. Sebagai negara yang cukup banyak menggunakan produk yang berasal dari Amerika nampaknya mereka akan bersenang hati untuk menawarkan S-70N-2 yang secara bertahap akan di-grounded dengan harga yang tidak telalu tinggi dan pertukaran 'yang lebih besar' sesuai dengan kepentingannya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, harus bijak dalam menerima tawaran-tawaran dari mereka agar tidak terjebak dalam 'lingkaran' yang tak berujung.

Asas Manfaat

Salam Kebangsaan...

Salah satu asas yang harus dipegang teguh dalam sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara adalah asas manfaat, artinya perencanaan pembangunan pertahanan negara harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini jelas bahwa perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan yang dapat berdampak langsung kepada moril prajurit. Hendaknya tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan suatu perencanaan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit. Untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer diperlukan pertimbangan yang matang dan terukur, maksudnya tidak hanya sekedar pangkalan militer itu sendiri yang berdiri namun harus dipikirkan bagaimana memobilisasi para prajurit dan perlengkapannya untuk dapat berkumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga dapat lebih cepat untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh komando atas. bagaimana mungkin mereka dapat berkumpul dengan cepat bila tidak disiapkan sarana tempat tinggal dan transportasi yang memadai sehingga memaksa mereka untuk menggunakan angkutan lainnya yang mengeluarkan biaya. Nah inilah yang dimaksud dengan asas manfaat tadi harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik dan dipikir masak-masak agar semua dapat berjalan seiring dan seirama.

Lumba-lumba Penjaga

Salam Kebangsaan...

Untuk menjaga sebuah fasilitas pelabuhan Angkatan Laut yang penuh dengan sistem senjata dan material pendukung lainnya dari bahaya serangan bawah air yang dilakukan oleh pasukan katak atau pasukan khusus yang disiapkan dengan baik tentunya sangat rumit dan diperlukan persiapan penangkal yang mutakhir. Seperti apa persiapan yang mutakhir itu? setidaknya harus ada patroli menggunakan perahu cepat di sekitar dermaga pelabuhan dan deteksi bawah air untuk merekam kehadiran lawan serta bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan. Namun bila semua persiapan itu telah dilaksanakan masih mungkinkah para pasukan katak itu mampu untuk menghancurkan fasilitas pangkalan dan sistem senjatanya? Jawabannya adalah tentu saja mereka masih dapat melakukan itu. Amerika yang menjadi salah satu rujukan dalam kemajuan militer di dunia telah mengembangkan hewan mamalia lumba-lumba untuk menjaga dan memproteksi fasilitas pelabuhan milik Angkatan Laut. Seperti halnya anjing yang menjaga fasilitas Angkatan Udara para lumba-lumba ini dilatih untuk mampu mengenali sabotir bawah air yang mencoba mengganggu fasilitas pelabuhan. Dalam sebuah latihan anti sabotase malam yang digelar oleh Angkatan Laut Amerika hasilnya cukup  memuaskan, sebagian besar sabotir dapat 'ditemukan dan diserang' oleh tim lumba-lumba yang telah dilatih namun ada beberapa sabotir bawah air yang berhasil lolos. Ini merupakan langkah yang sangat maju bagi mereka, selain menghemat biaya tentunya banyak keuntungan lain yang didapat dari program ini. Indonesia sendiri punya kelompok lumba-lumba yang dapat dilatih namun belum optimal dimanfaatkan oleh kepentingan militer, bila dapat diaplikasikan pasti hasilnya akan sangat memuaskan tentunya dengan program latihan dan penelitian serta pengembangan yang membutuhkan waktu tidak cepat. Suatu hari nanti akan ada penjaga fasilitas pelabuhan tak berawak yang bertugas untuk menjaga dan melindungi dari bahaya serangan bawah air pasukan katak.

Belajar dari Kegagalan

Salam Kebangsaan...

Kejadian yang menimpa calon kapal perang republik Indonesia jenis kapal cepat rudal di Banyuwangi yang menyebabkan terbakar dan tenggelam di dermaga beberapa bulan yang lalu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pengembangan industri militer di tanah air. Seperti yang sudah dapat ditebak bahwa kambing hitam akan selalu salah dan selalu tidak benar dalam setiap permasalahan yang timbul. Keputusan untuk memilih sebuah kapal dari bahan serat komposit yang diklaim lebih kuat dari bahan logam baja tentunya harus mendapatkan apresiasi walaupun ketika itu belum benar-benar mempertimbangkan aspek keamanan dalam situasi khusus, namun langkah militer Indonesia untuk membuat konsep kapal perang yang anti radar sudah sangat tepat. Untuk membuat sebuah alat tentunya diperlukan riset dan biaya yang tidak sedikit sampai alat itu benar-benar mendekati sempurna dan mendapat stempel combat proven. Amerika untuk mengembangkan amphibious combat vehicle menjadi kendaraan tempur amfibi yang dapat berenang cepat setidaknya memerlukan ongkos sebesar US$ 3 Milyar walaupun pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan sementara pada akhir tahun 2011 namun upaya ini adalah langkah kemajuan untuk tetap mengefektifkan armada kendaraan amfibi yang telah dimiliki. Penelitian dan Pengembangan sangat diperlukan dalam menghasilkan sebuah alat atau produk dengan segala macam aspek perimeter sebagai bahan pertimbangan. Ada beberapa macam institusi resmi tanah air yang sangat berkompeten dalam upaya pengembangan dan penciptaan alat dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Sebut saja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sangat menguasai bidang sistem komunikasi, penginderaan jauh dan data digital, Pusat Penelitian Metalurgi milik LIPI yang menguasai bidang teknik perlogaman sebagai pertimbangan material yang cocok untuk iklim Indonesia dalam mereduksi pancaran radar bekerja sama dengan PT PAL, PT DI yang mampu di bidang sistem navigasi dan dapat diaplikasikan di kapal perang serta badan-badan ahli lainnya dalam pengembangan sistem pendorong dan instrumen lainnya. Inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menciptakan mesin perang dengan teknologi yang mutkhir dan dapat diandalkan serta dapat dibanggakan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan masih banyak tugas yang menunggu di masa yang akan datang. Semoga saja ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sebagai batu loncatan ke arah yang lebih baik dengan tidak mencari kesalahan dan kecerobohan pihak lain.

Doktrin Leopard

Salam Kebangsaan...

Tahun ini merupakan tahun yang patut dicatat dalam sejarah perkembangan TNI dengan kedatangan beberapa Sistem Senjata matra darat, matra laut dan matra udara yang akan melengkapi koleksi Angkatan Perang Indonesia, sama halnya ketika Indonesia kedatangan Sistem Senjata dari Russia diawal tahun 1960an. Dengan kedatangan Sistem Senjata tersebut harus diikuti dengan perubahan doktrin militer yang berkaitan dengan Sistem Senjata dan hal ini normal dilaksanakan di negara-negara maju. Contoh saja Amerika yang sudah ratusan tahun mengembangkan doktrin perang dan Sistem Senjata dan hampir dapat dipastikan selalu saja merubah doktrin perangnya disesuaikan dengan peralatan yang ada saat ini. Land Warfare tahun 90an tentunya sangat berbeda sekali dengan yang digunakan oleh Amerika di masa sekarang ini dengan meningkat dan bertambahnya Sistem Senjata serta Battle Theater di muka bumi. Sehubungan dengan hal tersebut kabarnya bila tidak salah 160 unit tank berbagai varian yang terdiri dari dari MBT Leopard 2A4 buatan Krauss Maffei Wegmann, varian Rheinmetall Buffel Armoured Recovery Vehicles, Marder Infantry Fighting vehicle, MBT Revolution, Armoured Engineering Vehicle, Briddge Laying Tank dan seabrek varian lainnya termasuk kendaraan pengangkut, Training System untuk crew dan pelatihan calon awak tank akan melengkapi jajaran militer Indonesia. Dengan tibanya Sistem Senjata dalam beberapa tahapan diharapkan akan mampu meningkatkan kemampauan militer Indonesia seiring dengan peningkatan kemampuan militer di negara kawasan. Tidak kalah pentingnya adalah perubahan doktrin perang darat yang harus selalu berkiblat pada joint operation dan interoperability dengan satuan pendukung lainnya dari matra laut dan matra udara karena perang darat adalah domain satuan-satuan matra darat. Kita menunggu apakah Doktrin Leopard ini sanggup menggetarkan negara tetangga yang lebih dulu menggunakan produk Jerman ini dan negara tetangga satu lagi yang masih menggunakan MBT tua buatan Russia yang belum di-up grade.

Senjata Pamungkas

Salam Kebangsaan...

Parameter kehormatan dan harga diri sebuah bangsa beberapa dekade belakangan ini diukur oleh seberapa mampu dan seberapa banyak jumlah hulu ledak nukilr yang dimiliki dan sampai sejauh mana hulu ledak itu dapat mengancam negara-negara tetangga di sekitarnya. Bila hulu ledak nuklir yang mereka produksi kira-kira sudah akan berubah menjadi ancaman bagi negara lain dan menurut perhitungan negara tersebut akan sangat mustahil untuk diredam maka nilai tawar negara yang memproduksi tersebut akan beranjak naik dan akan disegani di kawasan lingkungannya. Perkembangan 'arm race' di negara-negara kawasan memang cukup meningkat seiring dengan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin berkurang dan 'aktualisasi diri' yang diperlukan untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Tidak heran bila Korea Utara yang selalu berada dalam ancaman dan bayang-bayang serangan Amerika melalui Korea Selatan terus memperkuat Angkatan Perang hingga mengkhawatirkan negara tetangganya. Dengan hampir selesainya pembangunan pangkalan dan fasilitas peluncuran peluru kendali di pantai barat 'Tonghae Complex' seluas 22.000 m2 setidaknya memberikan efek tangkal dan naiknya daya tawar bagi Korea Utara di kawasan Asia. Indonesia saat ini sedang mengembangkan proyek 1000 peluru kendali buatan dalam negeri untuk memasok kebutuhan Angkatan Perangnya. Walaupun baru dilaksanakan pada tahap awal namun gaungnya sudah terasa sampai ke negara tetangga dan tak henti-hentinya pejabat Indonesia diundang kesana untuk menerima penghargaan dari pemerintah setempat dan dalam bentuk pemberian lainnya sebagai upaya untuk meredam agar proyek tersebut 'dibatalkan saja'. Wajar-wajar saja Indonesia yang sedang berbenah membuat rencana itu karena sudah lama tidak memperbarui dan meningkatkan kemampuan Angkatan Perangnya. Bila segala bentuk diplomasi sudah dilancarkan dan tetap tidak ada sambutan yang baik atas niat yang ditawarkan oleh Jakarta sepertinya rakyat Indonesia tidak mau lagi banyak bersikap, kehormatan dan harga diri dapat dipaketkan menggunakan proyek peluru kendali bila sudah jadi nanti.

Combat Boat

Salam Kebangsaan...

Untuk melaksanakan operasi intensitas ringan (low intensity operation) di wilayah perairan pedalaman dan laut teritorial diperlukan sarana mobilitas yang cepat dan mematikan. Perairan Indonesia yang memiliki karakter berbeda dengan perairan tetangga tentunya sangat rawan dengan  perompakan, tindak kekerasan di laut, penyelundupan senjata dan obat-obatan terlarang. Adakalanya tidak dapat terjangkau karena kedalaman sungai yang terlalu dangkal dan lingkungan rawa yang agak ekstrim, bukan awaknya yang tidak terlatih namun sarananya yang belum dapat mendukung. Salah satu alternatif untuk menjawab keadaan tersebut adalah sarana mobilitas berupa perahu cepat yang didisain khusus untuk keadaan seperti itu. Combat Boat CB90 fast assault craft buatan Swedia sangat cocok untuk kondisi perairan pedalaman dan teritorial di Indonesia. Mampu melesat sampai 40 knots (sea state 1) dengan tinggi benaman lunas kurang dari 1 meter dalam keadaan siap tempur (full load). Sistem kendali senjata dan sensor dapat disesuaikan dengan keinginan dan keunggulan lainnya adalah material bangunan kapal yang anti korosif dilengkapi dengan lapis baja yang mampu menahan laju proyektil sampai 7,62 army piercing. Dilengkapi dengan sensor penginderaan malam yang terintegrasi dengan sistem senjata mampu memberikan data yang akurat dan tepat sehingga tidak kesulitan dalam mendeteksi sasaran. Perahu serbu cepat ini dapat terintegrasi dengan pesawat udara, kapal atas air dan pengendali di darat sehingga memberikan daya gempur yang optimal. Perawatan dan pemeliharaan tidak sulit karena material dasar terbuat dari alumuni diperkeras yang ringan dan kuat. Sistem pendorong pokok menggunakan water jet sehingga memberikan tenaga yang cukup dan mobilitas yang tinggi. Untuk kebutuhan lain tentu saja dapat disesuaikan dengan keinginan, operasi bantuan kemanusiaan di daerah pedalaman atau operasi pencarian dan pertolongan. Tidak ada kata lain, Angkatan Perang kita harus memiliki untuk dapat dihadirkan di perairan pedalaman dan laut teritorial dalam membantu upaya meningkatkan perekonomian rakyat dalam mendukung pertahanan.

Peta Pantai Indonesia

Salam Kebangsaan...

Untuk melaksanakan sebuah operasi pendaratan tentunya dibutuhkan data intelijen yang akurat dan terkini mengenai pantai pendaratan dan keadaan lingkungan di sekitar pantai. Pertanyaan yang sering timbul pertama kali sebelum dilaksanakan operasi tersebut adalah dimana kita akan mendaratkan pasukan dan material serta kapan waktunya? Untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan data-data yang mendukung. Dari kurang lebih 81.000 km total panjang pantai di Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah terdata dengan lengkap itupun masih perlu dimutakhirkan lagi datanya agar akurat dan tepat. Koordinat dan keadaan pantai bisa saja terjadi perubahan setiap tahun karena abrasi, erosi, bencana alam dan ulah manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana agar semua pantai di Indonesia dapat terdata dengan baik sesuai dengan kepentingan militer? Ada beberapa instansi militer yang memang tugasnya adalah memetakan perairan termasuk pantai di seluruh Indonesia namun terbatasnya sarana dan sumber daya manusia serta durasi waktu dan segala macam pertimbangan lainnya sehingga tidak semua pantai di Indonesia dapat terpetakan. Yang paling efektif namun agak sedikit mengeluarkan biaya adalah membayar tenaga kerja dari dalam yang memiliki kemampuan untuk kegiatan tersebut. Bila tidak sanggup juga maka tenaga kerja asing yang kompeten di bidang itu. Bagaimana dengan keamanan data yang diambil oleh asing? Ya, sudah saatnya Pemerintah dan Angkatan Perang kita memikirkan cara lain yang lebih menguntungkan untuk 'penguasaan pantai' tanpa harus membayar 'orang lain' untuk mendata seluruh pantai di Indonesia.

Komando Pertahanan Maritim Nasional

Salam Kebangsaan...

Sebuah buku lawas publikasi resmi  yang diterbitkan oleh Biro Penerangan KOHANMARNAS (Komando Pertahanan Maritim Nasional) pada masa pembangunan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) mendiskripsikan awal pembentukan KOPPANAS (Komando Pertahanan Pantai) milik pemerintah Republik Indonesia ketika itu. Di awal tahun 60an Republik Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan persiapan operasi pembebasan Irian Barat dengan didatangkannya Kapal Perang, Pesawat pembom, Tank, Peluru Kendali dan sebagainya dalam jumlah besar. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.9/PLM.BS. tahun 1962 dan sehubungan dengan peristiwa perebutan Irian Barat sebutan KOPPAN berubah menjadi KOPPANAS (Komando Pertahanan Nasional) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Laut. Sesuai dengan keputusan Presiden R.I. No50 tahun 1965 didalam pelaksanaan tugasnya merupakan pelaksana dari KOTI (Komando Tertinggi) dan KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) dengan medan tugas seluruh wilayah Maritim Nasional  yang mengintegrasikan seluruh sistem senjata darat, laut dan udara yang dimiliki saat itu. Kemudian sesuai dengan Keputusan KOTI No.87 tahun 1965 disempurnakan organisasinya dan berubah menjadi KOHANMARNAS berkedudukan langsung dibawah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pembentukan dan peresmian organisasi tersebut diupacarakan dalam satu upacara militer gabungan seluruh Angkatan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1966. Setelah melalui transisi poilitk di masa itu dan sebagai Komando Utama Operasional kemudian beralih kendali dibawah Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No.32 tahun 1967. Tugas Pokok KOHANMARNAS sesuai dengan Keputusan Menhankam/Pangab No.KEP/A/507/68 tanggal 16 Desember 1968 adalah 'Menghalau dan menggagalkan setiap serangan musuh dan menghancurkan kesatuan-kesatuan yang memasuki wilayah perairan teritorial Indonesia sebelum musuh menyerang obyek vital baik dalam bentuk invasi maupun intervensi dengan perlawanan-perlawanan defensif strategis yang luas dan berlanjut'. Pengembangan organisasi ditingkatkan dengan dibentuknya Komando-Komando wilayah pertahanan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Irian Barat. Sebutan Maluku Irian Barat memang satu kalimat mengingat pada saat itu belum dilaksanakan peristiwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan1 Agustus 1969. Salah satu fungsinya adalah membina integritas pengendalian sistem pertahanan maritim nasional serta pengawasan penyelenggaraan operasi pertahanan di seluruh wilayah perairan Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan dan kelancaran hubungan laut di wilayah Maritim Nasional. Satuan tersebut pada saat ini memang sudah tidak berwujud lagi namun semangat tinggi dan kemauan para petinggi Republik ketika itu untuk menggabungkan sebagai kekuatan terpadu patut diberikan apresiasi yang tinggi. Dari sejarah lah bangsa ini bisa besar dan dengan tetap menghargai sejarah yang benar maka bangsa ini dapat sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Penajaman Fungsi

Salam Kebangsaan...

Sudah menjadi hal yang normal di Angkatan Perang Republik ini untuk memaksakan semuanya serba bisa dikerjakan dan serba mampu dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia dan peralatan. Bahkan ada pemeo yang mengatakan bahwa tugas tambahan lebih banyak dikerjakan dari tugas pokok yang telah ditetapkan oleh sebuah kebijakan, artinya bahwa pekerjaan yang dapat dikerjakan bersama-sama mengapa harus dikerjakan sendiri-sendiri dalam arti dan makna yang lain. Sebenarnya banyak kesamaan fungsi yang dikerjakan oleh jajaran satuan di lingkungan Angkatan Perang sehingga banyak pula pekerjaan yang luput karena kesamaan fungsi tersebut. Bila dipelajari secara obyektif sebenarnya ini tidak boleh terjadi karena akan mengakibatkan pemborosan biaya dan tidak tercapainya tugas pokok yang diberikan. Sebagai contoh untuk mempertimbangkan pembelian sebuah sistem senjata cukup banyak satuan dalam satu payung organisasi yang sama ikut menangani dan memberikan pertimbangan bahkan ikut memutuskan alat apa yang pantas untuk dibeli dan yang terjadi adalah pemborosan tenaga serta pikiran karena pekerjaan yang berulang namun hasilnya sama. Pada kenyataanya sudah ada satuan yang memang berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Fungsi-fungsi dalam sebuah organisasi apabila dijalankan dengan baik akan mendapatkan hasil yang optimal bila konsisten dalam melaksanakan peran sesuai dengan fungsinya. Contoh yang telah diatas dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa bila penajaman fungsi dapat dilaksanakan dengan baik dan pemberi kebijakan mengerti apa yang harus dikerjakan maka tidak akan terjadi tumpang tindih dan pengerjaan ganda yang lebih banyak ruginya daripada untungnya. Satu fungsi saja bila dikerjakan sesuai dengan arah dan kebijakan yang disertai dengan daya dukung maksimal maka akan menghasilkan output yang optimal pula. Tanpa mengecilkan peran dan fungsi dapat terwakili oleh analogi berikut ; dinas pemadam kebakaran fungsinya adalah memadamkan api yang berkobar dan bila didiamkan akan menimbulkan kerugian, dinas pariwisata fungsinya mengembangkan potensi wisata dan hal yang berkaitan dengan kepariwisataan, dinas telekomunikasi fungsinya sebagai pelaksana di bidang komunikasi. Sebaiknya tidak dibolak-balik sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik.

Fasilitas Pangkalan

Salam Kebangsaan...

Salah satu fungsi Pangkalan Utama Angkatan Laut adalah mampu menyelenggarakan rest and recreation atau fungsi perawatan personil bagi awak kapal perang yang sedang sandar selain 3 fungsi lainnya yaitu menyediakan fasilitas pelabuhan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan serta fasilitas pembekalan. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi wajib yang harus dimiliki sebagai 'syarat' berdirinya sebuah Pangkalan. Banyak pangkalan di Indonesia belum dibangun secara optimal dan tentu saja dengan fasilitas yang seadanya dengan kategori 'yang penting ada dulu' tanpa mempertimbangkan efektifitas dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan mengoperasikan fasilitas tersebut. Fungsi perawatan personil sebenarnya menjadi hal mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak sulit bila disertai dengan niat dan kemauan yang tinggi. Ambil saja contoh sebuah pangkalan di negara tetangga atau konsep negara-negara maju lainnya dalam membangun sebuah pangkalan yang lengkap dengan sarana perawatan personil berupa sarana kesehatan, olah raga, pemenuhan kebutuhan, tempat tinggal, angkutan, dan lain sebagainya. Tidak perlu terlalu njelimet untuk memikirkan ini dan itu sehingga pembangunan jadi terkesan 'setengah-setengah'. Tidak salah bila sebuah pangkalan memiliki fasilitas lapangan sepak bola, kolam renang, basket, tenis lapangan sekelas olimpiade dan bahkan lebih baik dari yang pernah ada dan tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana pemeliharaannya. Moril awak kapal perang memang harus terjaga dengan baik agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sempurna, untuk dapat mencapai itu diperlukan perawatan dan penyegaran yang baik dengan didukung fasilitas yang baik pula. Harapan kedepan sebaiknya mereka lebih memikirkan kepentingan para prajuritnya dengan membangun fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap dibandingkan dengan membangun sebuah lapangan olah raga yang luas dan hanya dapat digunakan oleh segelintir orang saja.

Pengembangan UAV

Salam Kebangsaan...

Wahana-wahana tanpa awak seperti UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) saat ini merupakan primadona bagi negara-negara maju untuk mendukung kebutuhan militernya. Perusahaan besar perakit pesawat terbang milik Russia Sukhoi sampai tertarik untuk mengembangkan wahana tanpa awak untuk melengkapi jajaran sistem senjata modernya. Sudah ada 3 purwarupa yang akan diproduksi secara masal yang rencananya akan dilempar ke pasar dunia. Wahana tanpa awak memang memiliki keunggulan seabrek dibandingkan dengan wahana berawak namun banyak pula kelemahannya dibandingkan dengan wahana yang diawaki oleh seorang pilot tempur yang sangat terlatih. Kemampuan terbang sebuah wahana tanpa awak yang paling canggih saat ini yang dimiliki Amerika cukup beragam, sebut saja Global Hawk dengan metode HALE (High Altitude Long Endurance) mampu terbang secara nonstop selama 18 jam dengan kecepatan diatas mach 1dan ketinggian maksimum 45000 feet. Sukhoi akan membuat wahana dengan kemampuan yang lebih unggul dan mampu terbang dengan ketinggian maksimum 53000 feet. Kelebihan lainnya adalah mampu melaksanakan fungsi kendali udara, penyerbu otomatis dan pengintaian. Dihadapkan dengan rumitnya permasalahan di Selat Malaka dan pelanggaran perbatasan sangatlah masuk akal bila Angkatan Laut memiliki Squadron UAV yang digelar di titik tengah Selat Malaka dengan kelengkapan dan spesifikasi yang dibuat khusus untuk pengamatan dan bantuan serangan terbatas, tentunya lengkap dengan fasilitas pangkalan dan sumber daya manusianya. Diantara spesifikasi khusus yang harus dimiliki adalah mampu terbang rendah dan hover menyesuaikan dengan cepat kapal-kapal yang melintas dan mampu memberikan data real time. Dengan tergelarnya wahana tanpa awak di lintasan rawan seperti sepanjang ALKI dan perbatasan lainnya diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna dari negara lain dan menekan pelanggaran batas wilayah sehingga daya tawar Indonesia di mata internasional semakin meningkat.

Tahapan Yang Harus Dilewati

Salam Kebangsaan...

Kejadian yang menimpa calon sistem senjata Angkatan Laut beberapa waktu yang lalu hendaknya cukup memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kemajuan teknologi pengembangan sistem senjata di masa yang akan datang. Semua negara dengan Angkatan Laut yang maju pernah mengalami hal serupa bahkan lebih parah hingga jatuhnya korban, namun kita harus memberikan apresiasi kepada upaya untuk membuat sebuah perubahan di bidang pengembangan sebuah sistem senjata. Semasa perang dunia II negara besar Amerika pernah menguji kemampuan kendaraan tempur yang diciptakan untuk bergerak di darat namun harus mampu diluncurkan dari tengah laut oleh sebuah kapal perang untuk mendukung pendaratan di pantai Normandia. Tidak hanya sekali dua kali kegagalan yang memakan biaya riset cukup besar namun juga memakan korban yang tidak sedikit sampai akhirnya muncul pengembangan tank jenis 'double D' yang mampu menjawab kebutuhan kendaraan tempur pada saat itu. Amerika tidak sekonyong-konyong langsung sempurna dalam menciptakan sebuah rekayasa sistem senjata namun perlu uji coba dan pendalaman dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk membuat kapal permukaan dengan spesifikasi khusus juga tidak langsung jadi, diperlukan uji fungsi material, ketahanan dan riset keadaan ekstrim lainnya dengan seabrek parameter dan puluhan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Pengembangan teknologi tidak semudah dengan apa yang dibayangkan oleh sebagian besar orang, perjalanan masih panjang dan dibutuhkan keterpaduan dari semua sumber sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa yang telah dilakukan sudah bagus dan sudah sangat tepat namun perlu kajian yang mendalam untuk menciptakan sebuah sistem senjata yang mendalam. Kejadian tersebut merupakan langkah lain yang harus dilalui untuk menuju pada kemandirian Alutsista dan pengembangan teknologi di masa yang akan datang, namun kita harus sadar bahwa penciptaan sebuah teknologi harus benar-benar memenuhi kaidah-kaidah ilmu yang telah diuji dan tidak diragukan lagi kebenaranya.

Lapak di Laut Hitam

Salam Kebangsaan...

Upaya Cina untuk membuka peluang bagi pengembangan produk untuk menguasai pasar dunia tampaknya akan menjadi tantangan baru yang menjanjikan banyak keuntungan. Hal ini diawali dengan kunjungan Gugus Tempur ke-11 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Cina (People’s Liberation Army Navy) ke Laut Hitam pada akhir bulan Juli 2012 yang lalu. Semenjak dahulu Cina memang selalu memegang teguh tradisi yang diturunkan dari nenek-nenek moyangnya bahwa penguasaan dagang di seluruh dunia harus selaras dengan militer yang memiliki kemampuan untuk mengamankan jalur perdagangan. Bila kita melihat masa lalu bahwa Armada yang dipimpin oleh Laksamana ChengHo pada awal abad ke 15 pernah singgah di beberapa tempat di Indonesia untuk membukan hubungan dagang menggunakan 300 kapal perang dan kapal dagang dengan lebih dari 25.000 awak kapal, dapat dibayangkan berapa Gugus Tempur yang dikomandani olehnya. Potensi pasar di seputar Laut Hitam sangat besar dengan keberadaan negara-negara disekitarnya yang sebagian adalah pecahan dari Uni Sovyet. Cina tidak takut dengan kehadiran Armada Laut Hitam Russia yang memang sudah sangat lama mengendalikan Laut Hitam karena Cina sendiri tidak menganggap rival seperti negara besar selain Russia. Cina sangat gemar sekali untuk memperluas wilayah ‘dagang’nya dengan pendekatan yang agak sedikit nekat dan berani karena memang mereka suka berpetualang. Doltrin Angkatan Laut Cina untuk mengembangkan Global Sea Power nampaknya belum akan menimbulkan gesekan yang berpeluang untuk timbulnya konflik sejauh peran diplomasi yang dimainkan dapat diterima oleh negara berdomain laut lainnya. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang paling dominan di Asia Tenggara harusnya dapat memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka dan ALKI yang telah ditetapkan. Penetatapn itu harus mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia.